Koordinator Komisi V DPRD Sumsel Muchendi Kawal dan Perjuangkan Pos Bantuan Keuangan Daerah OKI

TRIBUNSUMSEL.COM - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) mengajukan alokasi dana APBD Provinsi Sumatra Selatan senilai Rp 621,2 miliar (M) melalui pos Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota. Dana tersebut diperlukan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Kabupaten OKI.

H Muchendi Mahzaraki SE Wakil Ketua DPRD Provinsi Sumsel yang juga legeslatif dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumsel III meliputi Kabupaten OKI dan OI ini menilai pengajuan alokasi dana tersebut cukup besar. Bahkan tidak mudah bagi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumsel untuk merealisasikan sepenuhnya.

“Rasanya untuk direalisasikan sepenuhnya agak sulit, kalau melihat struktur anggaran yang ada,” kata Muchendi ,sapaan akrabnya, ketika dikomfirmasi awak media, Jumat (29/10/2021)

Apalagi lanjut Muchendi , Gubernur Sumsel H Herman Deru selama ini sudah memberikan bantuan dengan sistem pemerataan. Artinya pembangunan merata di seluruh kabupaten dan kota sesuai dengan kebut uhan daerah masing-masing. “Kemudian pak Gubernur punya keinginan dan kebiasaan untuk membagi bantuan itu ke semua kabupaten dan kota,” sambung politisi muda dari Partai Demokrat ini.

Meski demikian Muchendi yang juga Koordinator Komisi V DPRD Sumsel ini tetap akan support dan berjuang untuk merealisasikan pengajukan alokasi dana APBD Pemprov Sumsel melalui pos Bantuan Keuangan Daerah Kabupaten OKI. “Insya Allah bersama teman-teman dari OKI, kita berjuang bersama untuk mengawal agar bantuan itu bisa terwujud paling tidak ada beberapa titik yang bisa direalisasikan di tahun 2022,” sambung putra daerah OKI ini.

Seperti diberitakan sebelumnya Pemkab OKI telah mengajukan alokasi dana APBD Provinsi Sumatra Selatan senilai Rp621,2 miliar melalui pdos bantuan bantuan gubernur. Dana tersebut diperlukan untuk mengakselerasi pembangunan di wilayah Kabupaten OKI.

Bupati OKI Iskandar SE mengatakan sinkronisasi anggaran antara Pemprov Sumsel dengan Pemkab OKI diperlukan lantaran OKI merupakan wilayah terluas dan sangat membutuhkan dana untuk pembangunan infrastruktur. “Ada 21 item usulan Bantuan Gubernur (Bangub) yang kami usulkan ke gubernur, paling besar untuk infrastruktur,” katanya, Rabu (27/10/2021).

Iskandar memerinci alokasi tersebut bakal digunakan untuk sektor pendidikan senilai Rp13,6 miliar, pertanian senilai Rp40,9 miliar, kesehatan senilai Rp64 miliar dan sektor infrastruktur senilai Rp502,6 miliar.

Dia mengemukakan Kabupaten OKI memiliki luas wilayah lebih dari 19.000 meter persegi atau 20% dari total luas wilayah Sumsel. Adapun total panjang jalan yang jadi tanggung jawab Pemkab OKI mencapai 2.037 kilometer. “Sementara kemampuan APBD OKI untuk peningkatan dan pemeliharaan jalan dan jembatan hanya berkisar 55 km atau Rp200 miliar per tahun,” katanya.

Sehingga, kata bupati, kabupaten itu sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi untuk mengakselerasi pembangunan, khususnya di bidang infrastruktur. Adapun beberapa prioritas dibidang infrastruktur yang diusulkan Kabupaten OKI kepada gubernur Sumsel pada APBD 2022, yakni peningkatan jalan Catur Tunggal â€" Cahaya Mas atau perbatasan Kabupaten OKU Timur sepanjang 13,266 Km.

Kemudian, peningkatan jalan Sirah Pulau Padang-Pampangan, Pampangan-Lebung batang dan Lebung Batang-Tulung Selapan. Termasuk juga peningkatan jalan Ulak Depati-Pulau Layang, Lebung Batang Sungai Bungin, Sungai Bungin-Penyandingan demikian ruas Jalan Riding-Air Sugihan.

Di wilayah Cengal antara lain, ruas Talang Jaya-Cengal, Talang Jaya-Sungai Menang, Kayulabu â€" Talang Jaya, serta SP 1 Sumber Hidup â€" Kayulabu. Di bidang perhubungan Bupati Iskandar juga mengusulkan pembangunan Halte Desa Sungai Kuala 12 dan rehab dermaga Sungai Lumpur.

Lalu usulan program bidang perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman antara lain rehab gedung RSUD Kayuagung serta beberapa penambahan pembangunan jaringan pipa distribusi di desa Terusan Menang dan Kelurahan Kedaton.

Sementara usulan prioritas di bidang kesehatan antara lain pembangunan rumah sakit umum teluk gelam, peningkatan puskesmas penanggoan duren menjadi rumah sakit pratama serta kelengkapan alat kesehatan di dua bakal rumah sakit tersebut.

Wakil Gubernur Sumsel Mawardi Yahya mengatakan kemajuan Sumsel menurut dia berkat dukungan dukungan program dari kabupaten/kota. “Semua usulan akan ditanggapi dan akan dibahas sebelum akhir Desember 2021,” katanya. Mawardi mengatakan pihaknya tetap harus mencermati kondisi saat ini karena adanya refocussing, sehingga harus mendahulukan kepentingan masyarakat sesuai skala prioritas. 

Share this post